JAKARTA — Rosan menyampaikan bahwa peningkatan investasi diarahkan agar berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja. Pemerintah, katanya, tidak hanya mengejar nilai realisasi, tetapi juga kualitas investasi yang masuk.
"Kita tetap akan mendorong investasi ini untuk terus meningkat menjadi investasi yang berkualitas tentunya, dan juga bisa memberikan dampak yang positif setiap penyerapan tenaga kerja," kata Rosan di Jakarta, Selasa.
Angka yang dipaparkan Rosan menunjukkan pergeseran cukup cepat. Pada 2024, kontribusi penanaman modal di sektor hilirisasi masih 26 persen. Pada triwulan ketiga 2026, porsinya sudah mencapai 35 persen.
"Dan kalau kami melihat trennya biasanya waktu tahun 2024 kontribusi hilirisasi itu masih hanya 26 persen, di triwulan ketiga tahun ini, itu sudah 35 persen," ujarnya.
Pengembangan hilirisasi diarahkan pada industri strategis berbasis nikel dan baterai kendaraan listrik. Pemerintah menyatakan tetap menjaga keseimbangan tingkat produksi sekaligus penguasaan teknologi di sektor tersebut.
Reformasi birokrasi penanaman modal berjalan lewat sistem perizinan yang kini melibatkan 28 kementerian dan badan terkait. Sistem itu memunculkan mekanisme fiktif positif, yakni kewenangan Kementerian Investasi menyetujui perizinan bila instansi teknis tidak menyelesaikan proses sesuai batas waktu.
Hingga kini, sekitar 328 izin penanaman modal telah diterbitkan melalui mekanisme fiktif positif. Langkah itu diambil untuk memangkas birokrasi berbelit di kementerian lain.
Percepatan juga menyasar pengurusan izin tinggal terbatas (KITAS) bagi tenaga kerja asing. Prosesnya dipangkas dari hitungan bulan menjadi lima hari kerja.
Pemerintah memastikan investasi yang masuk harus mampu memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem rantai pasok global. Rosan menekankan kepastian sebagai faktor utama yang dicari investor.
"Karena yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian, mereka tidak suka kejutan, nah itu yang kita coba lakukan, mengurangi ketidakpastian baik dari segi perizinan," katanya.
Bagi daerah, arah kebijakan ini berarti persaingan menarik investasi tidak lagi sekadar soal insentif fiskal. Kepastian perizinan dan kesiapan kawasan industri menjadi penentu apakah proyek hilirisasi masuk ke wilayah atau tidak.