KOTA JAMBI — Sudirman menegaskan bahwa kegiatan yang sudah memenuhi persyaratan administrasi bisa langsung dilaksanakan, sementara program lain mesti menunggu proses pergeseran anggaran dan APBD perubahan selesai. Arahan itu disampaikannya terkait penyaluran Bantuan Presiden yang telah diterima sejumlah daerah di Provinsi Jambi.
Empat kabupaten yang tercatat sebagai penerima Banpres karhutla adalah Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, dan Sarolangun. Keempatnya termasuk wilayah yang berulang kali menghadapi titik panas dan kebakaran lahan gambut pada musim kemarau.
Menurut Sudirman, dana Banpres bisa dipakai untuk beberapa pos sekaligus. Pemadaman kebakaran menjadi prioritas pertama, disusul pemulihan lahan gambut sebagai bagian dari penanganan pascabencana.
Pos lain yang disebutnya adalah penanganan gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang banyak dialami warga saat kabut asap memburuk. Biaya operasional petugas pemadam kebakaran juga masuk dalam cakupan penggunaan anggaran tersebut.
"Penanganan itu bisa saja untuk pemadaman, bisa saja untuk pemulihan kesehatan. Pascabencananya itu adalah pemulihan untuk gambutnya, ya," ujar Sudirman.
Sudirman mengingatkan bahwa pencairan Banpres tidak otomatis bisa dibelanjakan. Pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah penerima wajib mengikuti mekanisme penganggaran yang berlaku, termasuk pergeseran anggaran, APBD perubahan, dan evaluasi.
Aturan itu membuat sebagian kegiatan bisa berjalan lebih cepat dari yang lain. Kegiatan yang dokumennya sudah lengkap dapat segera dieksekusi, sedangkan program yang belum memenuhi syarat harus menunggu administrasi rampung.
Ia berharap percepatan penggunaan anggaran berdampak langsung pada penanganan karhutla di lima wilayah penerima. Selain memadamkan titik api, dana itu diharapkan memulihkan dampak yang sudah telanjur dirasakan warga.
Sudirman menyoroti dampak kesehatan dan kerugian ekonomi yang menyertai karhutla. Keduanya disebutnya sebagai bagian dari pascabencana yang perlu ditangani, bukan hanya soal memadamkan api di lapangan.
"Termasuk juga dampak dari karhutla itu kan banyak ISPA, banyak penyakit-penyakit yang timbul, termasuk juga kerugian yang dihadapi oleh masyarakat, ya," katanya.
Ia meminta pemerintah daerah penerima Banpres memaksimalkan anggaran agar masalah karhutla di Provinsi Jambi bisa tuntas. Harapan serupa disampaikannya untuk Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, dan Sarolangun.