Seluruh perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) anggota Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komite Daerah Jambi resmi berstatus siaga satu untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Status ini dinaikkan setelah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto meninjau langsung kesiapsiagaan daerah itu pada Rabu (2/9). Ketua APHI Komda Jambi Taufik Qurochman menyatakan komitmen ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat agar pelaku usaha sektor kehutanan memperkuat mitigasi dini.
JAMBI — Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komite Daerah Jambi menegaskan seluruh anggotanya yang memegang izin konsesi berada dalam status siaga satu. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap instruksi langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat kunjungan kerja mereka ke Jambi.
“Kami sudah menyampaikan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Kepala BNPB Letjen TNI Dr Suharyanto saat kunjungan ke Jambi pada Rabu (2/9),” kata Ketua APHI Komda Jambi Taufik Qurochman di Jambi, Kamis.
Kunjungan dua pejabat tinggi pusat itu berlangsung di tengah meningkatnya potensi karhutla akibat kemarau. Presiden RI juga menekankan perlunya kolaborasi semua pihak, bukan hanya Satgas daerah, tetapi juga korporasi yang beroperasi di dalam kawasan hutan.
Taufik menegaskan pihaknya merespons arahan itu dengan serius. APHI Komda Jambi memastikan setiap perusahaan anggota tidak hanya menyiagakan personel, tetapi juga memastikan seluruh peralatan pemadaman dalam kondisi siap operasional.
“Kami menyambut baik perhatian dan arahan langsung dari Menhut dan Kepala BNPB. APHI Komda Jambi memastikan seluruh anggota terus memperkuat sistem mitigasi dini,” ujarnya.
Secara teknis, sejumlah langkah telah digariskan kepada seluruh pemegang PBPH. Hal itu mencakup penyiagaan sarana-prasarana pemadam kebakaran hingga pengoptimalan kerja Regu Pemadam Kebakaran (RPK) di setiap lokasi konsesi.
Selain kesiapan internal, asosiasi juga mengagendakan sistem patroli terpadu. Rencananya, patroli ini akan melibatkan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, aparat TNI, Polri, serta masyarakat yang bermukim di sekitar areal konsesi.
Keterlibatan warga disebut krusial karena sebagian besar kebakaran lahan kerap dipicu aktivitas manusia, baik disengaja maupun tidak. Koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan di tingkat tapak akan terus dilakukan hingga musim kemarau berakhir.
“Langkah itu merupakan bentuk komitmen nyata industri kehutanan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah dampak kabut asap di Bumi Sepucuk Jambi Lurah,” tambah Taufik.
APHI Komda Jambi menyatakan optimistis potensi karhutla pada puncak kemarau tahun ini dapat dikendalikan secara maksimal. Kuncinya adalah sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemegang izin PBPH.
Dengan status siaga yang telah dinaikkan, pengawasan di lapangan diharapkan berjalan lebih ketat. Ke depannya, seluruh perusahaan anggota juga berkomitmen untuk terus berbagi data dan informasi cuaca serta titik panas kepada Satgas daerah agar respons bisa dilakukan secepat mungkin.