JAMBI — Gubernur Jambi Al Haris menegaskan target kenaikan predikat SAKIP menjadi BB pada tahun ini bukan sekadar wacana. Ia menyebut capaian itu harga mati yang harus diraih seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"BB harga mati. Masa sudah di angka 69,49, tinggal sedikit lagi tidak bisa sampai 70. Saya yakin kita bisa," kata Al Haris kepada wartawan usai rapat.
Al Haris menjelaskan, evaluasi yang dilakukan tim Kementerian PAN-RB tidak hanya mengecek kelengkapan berkas. Lebih dari itu, pemerintah daerah harus mampu membuktikan bahwa data yang dimiliki benar-benar digunakan sebagai dasar penyusunan program dan evaluasi kebijakan.
"Yang dinilai bukan hanya dokumen yang lengkap. Sejauh mana data itu dimanfaatkan secara cermat oleh perangkat daerah dan diimplementasikan dengan baik sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat. Itu yang paling penting," ujarnya.
Berdasarkan data Pemprov Jambi, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terus menunjukkan tren positif. Pada 2021 angkanya 64,08, naik ke 66,38 pada 2022, lalu 67,21 pada 2023, 68,42 pada 2024, dan terakhir 69,49 pada 2025.
Al Haris mengingatkan seluruh OPD agar tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, peningkatan nilai harus dijaga melalui perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
"Hanya ada dua pilihan, meningkat atau justru menurun. Karena itu, saya minta seluruh OPD serius mengawal program prioritas daerah," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Al Haris memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi tercatat 4,6 persen, tingkat kemiskinan 6,6 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,13, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,08 persen, serta pendapatan per kapita mencapai Rp92,79 juta.
Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PAN-RB, Mita Hermawan, mengatakan evaluasi tahun ini bertujuan melihat perkembangan implementasi SAKIP sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan.
Tim evaluator akan menilai keselarasan dokumen perencanaan, implementasi manajemen kinerja, hingga mekanisme monitoring dan evaluasi pada sekitar 20 perangkat daerah yang dijadikan sampel.
"Hasil evaluasi ini diharapkan menjadi masukan agar implementasi akuntabilitas kinerja di Provinsi Jambi semakin baik sehingga target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara lebih efektif," kata Mita.
Evaluasi SAKIP tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Jambi, tim evaluator Kementerian PAN-RB, serta evaluator internal Pemprov Jambi.