JAMBI — Prosesi pelantikan berlangsung di tengah cuaca cerah di Jatinangor. Ribuan lulusan IPDN itu disumpah untuk mengabdi sebagai abdi negara di berbagai daerah. Prabowo hadir langsung mengambil sumpah jabatan dan memberikan arahan strategis kepada para pamong praja muda yang akan segera ditempatkan di seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut profesi yang dipilih para lulusan IPDN bukanlah jalan yang ringan. “Hari ini saudara telah memilih jalan hidup yang mulia, jalan hidup untuk mengabdi kepada rakyat, kepada bangsa dan NKRI. Jalan hidup yang saudara pilih, bukan jalan yang ringan, tapi jalan yang penuh rintangan, yang penuh kesulitan, yang penuh tantangan dan paling utama adalah yang perlu pengorbanan,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu disambut hening oleh ribuan peserta. Suasana khidmat terasa ketika Presiden mengingatkan soal konsekuensi moral dan hukum jika seorang abdi negara melanggar kepercayaan publik.
Prabowo secara spesifik menyoroti persoalan klasik dalam birokrasi Indonesia: prosedur yang rumit dan lamban. Menurut Presiden, keluhan masyarakat paling sering datang dari pelayanan yang tidak efisien dan aparat yang tidak responsif. “Saudara adalah pelayan rakyat, saudara harus melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya, rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit,” tegasnya.
Pesan itu menjadi penekanan utama di tengah sorotan publik terhadap kasus dugaan pungli dan maladministrasi di sejumlah instansi daerah. Kepala Negara ingin para lulusan IPDN menjadi garda terdepan dalam perubahan budaya birokrasi.
Para pamong praja muda akan ditempatkan di berbagai pemerintahan daerah, mulai dari provinsi hingga kabupaten/kota. Mereka akan mengisi posisi strategis di sekretariat daerah, badan kepegawaian, hingga dinas teknis. Di titik inilah integritas mereka akan diuji.
Prabowo tidak secara eksplisit menyebut kasus tertentu, namun peringatannya soal larangan korupsi menjadi sinyal keras bagi seluruh aparatur. “Rakyat menuntut aparatur yang jujur, bersih, dan tak korupsi,” kata Presiden dalam kesempatan itu.
Pelantikan ini menjadi momentum bagi IPDN untuk membuktikan bahwa lembaganya mampu mencetak pemimpin birokrasi yang tangguh. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, pesan Presiden kali ini lebih gamblang dibanding tahun-tahun sebelumnya. “Biasanya pesan soal antikorupsi disampaikan normatif, kali ini Prabowo menyebutnya sebagai tuntutan rakyat, bukan sekadar imbauan,” ujar pengamat birokrasi dari Universitas Indonesia.
Pemerintah menargetkan penempatan seluruh lulusan IPDN rampung dalam dua bulan ke depan. Mereka akan menjalani masa orientasi dan adaptasi sebelum resmi bertugas sebagai aparatur sipil negara di daerah penempatan masing-masing.