JAMBI — Surat permintaan data itu dikirimkan DPP PDIP kepada Kepala BGN dalam beberapa hari terakhir. Isinya meminta BGN membuka informasi mengenai nama-nama kader yang diduga terlibat dalam rantai pengadaan atau distribusi program MBG. Partai berlambang banteng ini ingin memastikan tidak ada kader yang menyalahgunakan wewenang atau posisi di lapangan.
Menurut sumber internal partai, langkah ini bukan sekadar formalitas. PDIP ingin melakukan pemetaan terhadap kadernya yang mungkin terafiliasi dengan proyek yang dikelola BGN. "Ini untuk klarifikasi dan penegakan," kata seorang fungsionaris DPP yang enggan disebut namanya.
PDIP menekankan bahwa surat tersebut merupakan bentuk pengawasan internal. Partai tidak ingin ada celah bagi kadernya untuk bermain proyek di luar mekanisme yang benar, apalagi di program yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti MBG.
Program MBG merupakan salah satu proyek prioritas pemerintah yang menyasar jutaan penerima manfaat. Nilai kontrak dan volume pengadaannya yang besar membuat proyek ini rawan dimasuki kepentingan politik. Dugaan yang beredar di internal partai menyebutkan beberapa kader PDIP diduga ikut dalam proses pengadaan atau distribusi di sejumlah daerah.
DPP PDIP bergerak cepat untuk mengantisipasi hal itu. Dengan meminta data ke BGN, partai ingin mendapatkan gambaran utuh sebelum mengambil tindakan. Jika terbukti ada pelanggaran, sanksi partai bisa dijatuhkan tanpa menunggu proses hukum formal.
Setelah data dari BGN diterima, DPP akan melakukan verifikasi silang. Langkah ini penting untuk membedakan antara kader yang bertugas secara resmi di lembaga negara dan mereka yang masuk secara pribadi sebagai penyedia barang atau jasa.
PDIP juga berencana memanggil sejumlah kader yang namanya disebut dalam data tersebut. Pemanggilan bersifat tertutup dan akan dilakukan oleh Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP. Hasilnya nanti akan menjadi dasar rekomendasi ke Ketua Umum untuk menentukan sikap partai.
Hingga berita ini diturunkan, BGN belum memberikan tanggapan resmi terkait surat dari PDIP. Namun, sumber di BGN menyebutkan bahwa lembaga itu akan mematuhi permintaan data sepanjang tidak melanggar kerahasiaan negara atau prosedur pengadaan.
Fenomena kader partai yang ikut dalam proyek pemerintah bukan hal baru. Namun, PDIP kali ini mengambil langkah pre-emptif dengan meminta data langsung ke BGN. Ini menunjukkan bahwa partai sadar risiko reputasi jika kadernya terlibat dalam praktik tidak etis di proyek yang diawasi publik.
Program MBG sendiri menjadi salah satu proyek yang mendapat sorotan ketat dari parlemen dan media. Dengan adanya langkah PDIP ini, diharapkan transparansi pengelolaan proyek semakin terjaga.