JAMBI — Di peta penerbangan Sumatera, Bandara Sultan Thaha Jambi menjadi satu-satunya simpul utama yang belum berstatus internasional di antara provinsi-provinsi sekitarnya. Di utara, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru sudah melayani rute luar negeri. Di barat, Bandara Internasional Minangkabau Sumatera Barat beroperasi penuh. Di selatan, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang juga telah berstatus internasional. Sementara Kepulauan Riau memiliki Bandara Hang Nadim Batam dan Sumatera Utara mengandalkan Bandara Kualanamu yang menjadi hub kawasan barat Indonesia.
Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah Jambi memang tidak membutuhkan bandara internasional, atau agenda tersebut tidak diperjuangkan secara optimal selama ini? Dalam sejarah pembangunan daerah, banyak proyek strategis tidak terwujud bukan karena tidak dibutuhkan, melainkan karena kehilangan momentum dan tidak diperjuangkan secara konsisten.
Secara ekonomi, urgensi bandara internasional di Jambi semakin kuat. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi telah melampaui Rp300 triliun per tahun, ditopang oleh sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Jambi merupakan salah satu produsen utama kelapa sawit, karet, dan pinang yang sebagian besar diekspor.
Pemerintah pusat dan daerah juga terus mendorong hilirisasi agar daerah ini tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah lebih tinggi. Namun, tanpa konektivitas penerbangan internasional, biaya logistik dan mobilitas investor menjadi lebih mahal dibandingkan provinsi tetangga.
Bandara Sultan Thaha saat ini melayani lebih dari satu juta penumpang setiap tahun dan menjadi simpul utama pergerakan manusia dan barang di Jambi. Ribuan jamaah haji diberangkatkan melalui Embarkasi Haji Jambi setiap tahun, sementara jumlah jamaah umrah mencapai puluhan ribu orang dalam berbagai musim keberangkatan.
Angka-angka ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap konektivitas internasional bukan lagi sekadar proyeksi masa depan, melainkan kebutuhan nyata yang mulai dirasakan saat ini. Setiap jamaah umrah yang harus terbang melalui Pekanbaru atau Palembang berarti tambahan biaya dan waktu yang seharusnya bisa dihemat.
Persoalan yang sering luput dibahas bukan hanya manfaat yang akan diperoleh jika Jambi memiliki bandara internasional, melainkan kerugian yang terus ditanggung karena fasilitas tersebut belum tersedia. Setiap investor yang harus melakukan perjalanan lebih panjang berarti tambahan biaya ekonomi. Setiap wisatawan yang memilih daerah lain karena akses lebih mudah berarti potensi pendapatan yang hilang.
Setiap kegiatan bisnis, konferensi, maupun kerja sama internasional yang berpindah ke kota lain berarti kesempatan kerja yang tidak tercipta di Jambi. Dalam bahasa ekonomi, kondisi ini disebut sebagai opportunity cost—manfaat yang hilang akibat tidak tersedianya pilihan yang lebih baik.
Argumen tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan sektor pariwisata. Jambi memiliki destinasi berkelas internasional, seperti Kompleks Percandian Muaro Jambi yang merupakan salah satu kawasan candi terluas di Asia Tenggara. Namun, akses penerbangan langsung dari luar negeri belum tersedia, membuat wisatawan mancanegara harus transit di bandara provinsi tetangga terlebih dahulu.
Bandara internasional bukan sekadar tempat pesawat mendarat. Ia adalah tempat masa depan suatu daerah mulai lepas landas. Daerah yang tidak terhubung dengan dunia bukan hanya kehilangan penerbangan, tetapi juga kehilangan peluang.