TANJUNG JABUNG TIMUR — Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang masih memprihatinkan. Bupati Dillah Hikmah Sari membeberkan data bahwa persentase jalan mantap di daerahnya baru sekitar 16 persen. Angka ini dinilai menjadi penghambat utama distribusi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, hingga akses pendidikan dan kesehatan.
Dalam paparannya, Bupati menyebutkan perhitungan kasar kerugian ekonomi akibat jalan rusak di satu kecamatan mencapai Rp40 miliar per tahun. Kerugian itu mencakup membengkaknya biaya transportasi, ongkos distribusi yang tinggi, waktu tempuh yang bertambah, dan menurunnya efisiensi aktivitas ekonomi masyarakat.
“Total kerugian ekonomi bisa mencapai Rp40 miliar dalam satu tahun hanya di satu kecamatan akibat kondisi infrastruktur yang kurang baik,” ujar Dillah Hikmah Sari dalam pertemuan yang digelar Rabu (3/6/2026) tersebut.
Bupati mengakui kapasitas fiskal daerah sangat terbatas untuk menangani persoalan infrastruktur secara mandiri. Dengan APBD yang minim, Pemkab Tanjab Timur membutuhkan suntikan dana dari APBD Provinsi Jambi maupun APBN.
“APBD kita sangat terbatas, sehingga diperlukan dukungan dari APBD Provinsi dan APBN agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti sejumlah ruas jalan strategis yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. Menurutnya, masyarakat kerap menyampaikan keluhan ke pemerintah kabupaten saat jalan rusak, meskipun wewenang perbaikan ada di tingkat provinsi. Ia berharap Pemprov Jambi memberikan perhatian lebih terhadap ruas-ruas tersebut agar distribusi barang dan jasa tidak terus terganggu.
Selain infrastruktur, Dillah Hikmah Sari juga memaparkan tantangan lain yang dihadapi Tanjab Timur, seperti angka kemiskinan, stunting, dan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Semua persoalan ini disebut saling terkait dan membutuhkan penanganan terpadu.
Pemkab Tanjab Timur berkomitmen memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Pusat untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah, khususnya di sektor infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi masyarakat.