BOYOLALI — Gubernur Jawa Tengah Luthfi menyinggung penanganan konflik antara manusia dan satwa liar saat menghadiri forum Rembug Pembangunan di Boyolali. Persoalan ini menjadi salah satu catatan penting dalam diskusi pembangunan yang bersifat tematik dan kolaboratif antar-tingkatan pemerintahan.
Pembahasan mengenai serangan kawanan liar muncul sebagai respons atas laporan dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah yang mengalami kerugian akibat konflik tersebut. Gubernur menilai persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari perencanaan tata ruang dan keseimbangan ekosistem di daerah.
“Ini bukan sekadar soal keamanan warga, tapi juga menyangkut bagaimana pemerintah daerah merancang pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Luthfi dalam forum yang digelar secara bergilir di setiap eks karesidenan itu.
Forum Rembug Pembangunan ini sengaja diselenggarakan secara bergilir di setiap eks karesidenan. Tujuannya adalah untuk menerapkan skema pembangunan yang bersifat tematik dan kolaboratif antar-tingkatan pemerintahan, dari provinsi hingga kabupaten/kota.
Dengan pendekatan ini, setiap daerah diminta untuk mengidentifikasi isu spesifik yang paling mendesak di wilayahnya. Boyolali dan sekitarnya, misalnya, mengangkat isu lingkungan dan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan habitat satwa liar.
Warga yang tinggal di perbatasan hutan dan pemukiman menjadi pihak yang paling terdampak oleh serangan kawanan liar. Kerusakan lahan pertanian dan ancaman keselamatan menjadi keluhan utama yang disampaikan dalam forum tersebut.
Gubernur meminta agar setiap pemda menyusun peta rawan konflik satwa liar sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. “Jangan sampai pembangunan infrastruktur berjalan, tapi warga justru merasa terancam,” tegasnya.
Setelah forum di Boyolali, pemerintah provinsi akan mengagendakan pembahasan teknis bersama Dinas Kehutanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan konflik satwa liar masuk dalam prioritas anggaran dan program kerja tahun depan.
Selain itu, skema kolaboratif antar-kabupaten di eks Karesidenan Surakarta juga akan diperkuat untuk menangani isu lintas wilayah, termasuk migrasi satwa liar yang tidak mengenal batas administrasi desa atau kecamatan.
Warga diminta untuk segera melapor ke perangkat desa atau petugas kehutanan setempat. Hindari tindakan provokatif yang dapat memicu serangan balik dari satwa.
Pemerintah provinsi tengah mengkaji skema kompensasi atau bantuan sosial bagi petani terdampak. Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat koordinasi antar-dinas.
Program ini direncanakan masuk dalam perencanaan pembangunan daerah tahun anggaran mendatang. Sejumlah pilot project akan dijalankan di wilayah dengan tingkat konflik tertinggi di Jawa Tengah.